CONTOH SOAL CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI

SOAL REBUTAN CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI

1. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden, Pasal, dan Ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar menjelaskan hal tersebut? ..Jawaban: Pasal 1 ayat 1

2. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat

3. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.

5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)

7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.

9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan Pemerintah.

12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.

18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.

20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.

27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

34. Yang berwenang mengesahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden

35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.

37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan.

38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR.

46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar lembaga negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara

51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.

61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006

64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah… Jawab: Republik.

65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

66. Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.

67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi

70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas… Jawab: otonomi dan tugas pembantuan.

73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah… Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.

74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.

77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006

79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD.

80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.

84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden yang berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.

87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor
75 tahun 1959.

93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006

94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.

107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.

111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006

112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.

117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi

118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR periode 2009-2014 adalah… Jawab:560 orang.

124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 adalah… Jawab: 132 orang.

126. Jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah… Jawab: 692 orang.

127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Jawab: Kasasi.

129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.

132. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

133. Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Jawab: Presiden.

134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

135. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

CARA PENDEKATAN MEMBACA PUISI SISWA

Membaca puisi dalam konsepsi ini menurut penulis diarahkan pada dua pengertian yaitu: Pertama, membaca puisi dalam rangka memahami, mengapresiasi, dan menyelami puisi baik secara kontemplatif ataupun imajinatif. Kedua membacakan puisi dengan kemampuan reflektif dengan bentuk penyajian visual yang berpedoman pada pemahaman interpretasi (penghayatan), penghayatan ekspresi vokal, visual dan olahtubuh, dan pemahaman kreativitas. 

Membaca puisi termasuk dalam bagian apresiasi sastra. Oleh para ahli disepakati, bahwa pengajaran apresiasi ini hendaknya dijadikan aspek sentral dalam pengajaran sastra. Pengajaran itu sendiri pada hakikatnya adalah salah satu aspek dari pendidikan. Pendidikan bertujuan memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman. Oleh karena itu, keseimbangan dapat dicapai. Apabila keseimbangan itu telah dicapai, manusia akan dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (Rusyana, 1989: 17).

 

Membaca itu sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, baik sebagai kelompok maupun sebagai perseorangan, sebab membaca merupakan salah satu syarat penting bagi kecerdikcendikiawanan orang-seorang (Soekartolo, 1968 : 6). Membaca erat hubungannya dengan bertambah kayanya pengetahuan dan pengenalan karya sastra Indonesia, orang tidak hanya mendapat pengetahuan tentang masalah manusia Indonesia zaman lampau dan kini, tetapi juga sekaligus berkenalan dengan sikap pengarang terhadap masalah tersebut. Disamping itu, perlu pula dicatat bahwa yang membedakan karya sastra dengan corak bacaan lain adalah bahwa ia dihidangkan dengan memperhatikan nilai estetik. Nilai estetik memang dapat saja berubah setiap zaman, namun nilai itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari karya sastra. Dengan demikian, membaca karya sastra berarti pula merasakan dan memperkaya diri dengan nilai estetis yang ada di dalamnya.

Apresiasi puisi merupakan kegiatan memahami, menghayati, dan memberikan tanggapan ataupun penghargaan terhadap puisi. Pada tahap awal, kata kunci dalam apresiasi puisi adalah membaca puisi dengan penuh perhatian dan berusaha menikmati.” Pada tahap berikutnya, agar kegiatan apresiasi tersebut dapat berlangsung secara lancar dan benar, apresiator perlu menguasai cara berpikir dan tata kerjanya.

Membaca puisi dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Misalnya dengan mendekati masalah utama dalam puisi tersebut.

Dalam membaca puisi pun tingkat kemampuan siswa memahami dan menangkap isi bacaan sangat mempengaruhi hasil tangkapan isi puisi pada saat yang telah ditentukan guru di kelas. Tampubolon (1987 : 7) mengatakan bahwa kemampuan atau tingkat kecepatan normal siswa memahami isi bacaan secara menyeluruh jika mereka memiliki kemampuan membaca cepat dengan tingkat kecepatan 250 kata/menit.

Pearson dan Johnson dalam Rizanur Gani (1988: 16) menjelaskan, bahwa pemahaman bacaan berpedoman pada rambu-rambu sebagai berikut : (a) Pemahaman merupakan perilaku aktif yang memungkinkan si pembaca menafsirkan dan mengaitkan hasil bacaan dengan pengalaman belajar masa lampau; (b) pemahaman menyangkut penarikan kesimpulan, karena penarikan kesimpulan tersebut sesungguhnya merupakan proses pemahaman; (c) pemahaman adalah dialog antara penulis dengan pembaca, sehingga kita menafsirkan suatu pernyataan selaras dengan persepsi kita tentang apa yang coba dikomunikasikan oleh penulis yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa membaca puisi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan apresiasi sastra khususnya karya puisi dengan cara-cara dan teknik bacaan sesuai dengan pembaca (siswa) yang bersangkutan. 

 Sumber : Dari berbagai sumber 

Sumber:Gambar http://perpustakaansragen.blogspot.com/

CONTOH SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN SENI X

Nama Sekolah                     : SMU

Mata Pelajaran                    : Pendidikan SeniTeater.

Kelas/Program                     : X

Semester                                : 2

Standar Kompetensi           :  4.  Mementaskan teater tradisi Nusantara.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok dan Uraian Materi	Pengalaman Belajar	Indikator	Penilaian			Alokasi Waktu (menit)	Sumber / Bahan / Alat
				Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen
4.2. Memperge-        larkan tea-        ter  tradisi        Nusantara.	· Pengelolaan     pementasan   -  Jenis-jenis teater.   -  Mengelompokkan       teater.     -  Penataan ruang-       an.   -  Penyajian teater       tradisi dengan tek       nik yang sesuai.	·    Menentukan secara kelompok jenis-jenis teater. ·    Menentukan secara kelompok acara dan jadual pergelaran. ·   Menentukan tempat pergelaran.      (Kecakapan hidup:       kerja sama;       potensi diri ;      menggali informasi).	· Menyusun acara per-    gelaran.	Tugas kelompok	Lembar penga-matan	· Tentukan    jenis-jenis     teater tradi-     si!  · Buatlah su-    sunan acara    dan waktu     pergelaran     teater!	2 X 45	Buku Panduan Menguasai  Pendidikan Seni. Penerbit Ganeca Exat.
		·    Secara kelompok menentukan tempat untuk pergelaran teater. ·    Menentukan tempat yang akan didekorasi. ·   Mengatur  posisi tempat bangku.      (Kecakapan hidup:       kerja sama;       potensi diri ). ·   Menyajikan secara perorangan sesuai dengan peran dalam      teater tradisi.  ·  Menyajikan secara kelompok teater tradisi.      Nusantara dengan teknik.       (Kecakapan hidup:      kerja sama;      potensi diri      eksitensi diri).	· Menata ruangan per-    gelaran. · Menyajikan pergelar-    an teater tradisi Nu-    santara dengan tek-     nik yang sesuai.	Tugas kelompok Tugas kelompok Tugas Perorang-an	Lembar penga-matan Lembar pengamat-an	· Susunlah    ruangan men    jadi tempat    untuk perge-    laran teater! · Demonstrasi-    kan watak     dan peran    yang sesuai    dengan     cerita dalam     teater!

PENGERTIAN DAN CARA MEMBUAT SINOPSIS

Pengertian Sinopsis

Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu film atau pementasan yang dilakukan baik secara konkrit maupun secara abstrak.

Fungsi dari sinopsis ini adalah

• Untuk memberikan gambaran ringkas dari isi naskah 
• memberikan gambaran secara cepat mengenai isi naskah 
• Sebagai pembuka/ prolog atau epilog dari naskah yang akan dipentaskan. 
• Membuat gambaran jelas secara sederhana tentang urutan cerita dalam naskah. 
• Draf pedoman pemeran atau pemain dalam pelaku improvisasi.

Sinopsis biasanya digunakan sebagai prolog bagi sebuah naskah baik dalam naskah pendek maupun naskah panjang untuk suatu pemetasan film dan terater panggung. Sinopsis akan memudahkan untuk mengetahui dan memahami secara lebih ringkas pada bagian awal dari suatu naskah tersebut. 

Selain sinopsis naskah untuk pementasan di atas juga ada sinopsis lainnya, salah satunya misalnya sinopsis novel. Apakah sinopsis noverl tersebut? :

Sinopsis novel adalah ringkasan cerita novel. Ringkasan novel adalah bentuk pemendekan dari sebuah novel dengan tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsik novel tersebut. membuat Sinopsis merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan (novel) yang panjang dalam bentuk yang singkat.

Dalam sinopsis, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan-penjelasan dihilangkan, tetapi tetap mempertahankan isi dan gagasan umum pegarangnya.

Sinopsis biasanya dibatasi oleh jumlah halaman, misalnya dua atau tiga halaman, seperlima atau sepersepuluh dari panjang karangan asli.

Langkah-langkah membuat sinopsis

• Sebelum membuat sinopsis, membaca naskah asli terdahulu untuk mengetahui kesan, substansi dan esensi umum penulis.
• Mencatat gagasan utama dengan menggaris bawahi gagasan - gagasan yang penting.
• Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama sebagaimana dicatat pada langkah ke dua. Gunakan kalimat yang padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli.
• Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya saja.
• Ringkasan / sinopsis novel tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan novel. (Sumber)

 

Sumber: disarikan dari berbagi sumber !!